Politik dan Puasa yang Memerdekakan

Kontestasi politik dalam negeri baru saja berlangsung. Namun, debu-debu kepentingan masih istikamah menerbangkan isu-isu perpecahan yang terhubung langsung ke saluran nadi masyarakat. Nafas kekuasaan tak ubahnya nafas yang keluar masuk ke tubuh manusia, bahkan terkadang membuat sesak. Menjadi sebuah cita-cita yang sangat mulia jika warga negara yang berkompeten berkeinginan meramaikan dan menjadi bagian dari kemajuan dan kesuksesan demokrasi.

Islam sendiri sangat mengapresiasi wathaniyyiin (anak bangsa) jika ingin mengambil peran untuk berbagai kepentingan masyarakat dan bangsa, tanpa harus mengelompokkan tugas dan tanggung jawab mereka berdasarkan “labelnya”. Label ini telah mengekang kemerdekaan berpolitik sebagian masyarakat. Contoh paling konkret adalah dicecarnya tokoh dan pemuka agama jika memasuki bursa politik. Padahal, mengarahkan segenap potensi demi sebuah nilai luhur adalah ciri kesempurnaan agama seseorang. Bahkan, dalam konteks sosial, kesalehan seseorang dapat dilihat dari apa yang diperbuatnya untuk orang lain (muslih). Agama manapun sangat mendambakan penganutnya menjadi saleh dan bahkan meningkat ke derajat muslih (berguna bagi diri dan orang lain), serta memberikan kebebasan penuh dalam menjalankannya.

Dalam sebuah kaedah dikatakan apabila seorang (hakim/pemerintah) berijtihad dengan membuat kebijakan, lalu kebijakannya itu benar maka dia mendapatkan dua pahala, dan jika salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Kaedah tersebut amat mengapresiasi siapa saja yang ingin memberikan kontribusi positif dalam upaya membangun masyarakat, membangun bangsa, dan mempertahankan negara. Calon legislatif dan eksekutif yang telah bersusah payah berjuang demi kursi kekuasaan, sesungguhnya mereka telah mendapatkan ganjaran minimal satu jika kalah dan dua jika menang. Keyakinan ini, mestinya dimiliki oleh setiap kontestan agar apapun hasilnya akan diterima dengan lapang dada. Bukan dengan upaya melabrak aturan konstitusi yang ada.

Hal lainnya yang mengekang kemerdekaan berpolitik adalah adanya kekuatan “kepentingan pribadi atau kelompok” yang tidak bisa diredam. Akibatnya, muncullah proses tidak sehat dalam berdemokrasi untuk memenuhi kepentingan tersebut. Money politic bukan lagi hal memalukan, begitupun dengan hal lainnya yang mencoreng demokrasi. Selalu ada cara untuk melegalkan jalan menuju puncak kepentingan.

Merdeka sebagai Kebutuhan

Dalam sejarah sangat jelas tercatat bahwa Rasulullah Muhammad saw melakukan banyak defensif dari gempuran musuh dalam berbagai kondisi untuk menjaga hak-hak sipil dan keseimbangan hidup komunal. Terdapat banyak contoh kasus dalam sejarah tersebut yang menjelaskan adanya keharusan pembebasan manusia dari belenggu keterpurukan dan penganiayaan, kebebasan jelas menjadi sebuah hak bagi setiap orang, termasuk dalam beribadah sekalipun.

Kemerdekaan menjadi kebutuhan dasar setiap individu. Islam sendiri tidak menginginkan satu pun dari penganutnya tergilas dan terlampaui oleh zaman tanpa sebuah kebebasan. Islam mendambakan kebebasan manusia dalam berbagai aktivitasnya. Salah satu bukti bahwa Islam ingin kebebasan adalah jika seseorang yang melakukan aktivitas seksual di siang hari pada bulan ramadan, ia dihukum dengan memilih secara  berurutan model kafarat yaitu memerdekan budak, puasa 60 hari berturut-turut, dan atau memberi makan kepada 60 orang miskin. Tidak ada aturan yang mengekang seorang terhukum untuk menjalankan kewajibannya. Ramadan sejatinya dipahami sebagai sebuah momentum untuk melepaskan diri dari berbagai belenggu.

Berpuasa dan berpolitik memang merupakan dua hal yang berbeda. Namun, kita berharap keduanya sama-sama memerdekakan. Bulan ramadan yang di dalamnya umat islam diwajibkan berpuasa, seyogyanya dinilai sebagai istiqlal (kemerdekaan) dalam beribadah, berinteraksi, bertransaksi, berpendapat, dan berpolitik. Setan telah dibelenggu, sehingga manusia bebas beraktivitas. Puasa yang memerdekakan, sejatinya mengalirkan soft power (kekuatan lembut) sebagaimana rahasia puasa itu melahirkan kesabaran, keikhlasan, kepekaan, kasih sayang, dan kepedulian. Bukan sebaliknya, melahirkan hard power (kekuatan kasar), dengan melakukan berbagai tindakan inkonstitusional, memelihara dan produktif menyebarkan hoaks, dan bahkan hal yang lebih menakutkan adalah preseden buruk terhadap pemerintah sehingga menggaungkan isu people power (kekuatan masyarakat).

Sedangkan, politik yang memerdekakan seyogyanya mampu memberikan peradaban baru dan maju bagi bangsa Indonesia, menghapuskan pengkotak-kotakan dalam demokrasi yang seharusnya kita junjung tinggi. Dengan demikian, akan lahir para pemimpin dan pejuang rakyat yang amanah, berintegritas tinggi, dan bertanggung jawab atas suara-suara rakyat. Harapan terbesar kita adalah mencuatnya soft power pada setiap sendi kehidupan yang lahir dari kemerdekaan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *